Tomohon, kota-tomohon.kpu.go.id - KPU Kota Tomohon mengikuti Rapat Koordinasi Analisa Data Ganda dan Invalid Menuju Penetapan DPS Pilkada Tahun 2024 di Yogyakarta, 3 s.d 7 Agustus 2024.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap hadir dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Analisa Data Ganda dan Invalid Menuju Penetapan DPS Pilkada Tahun 2024, di Yogyakarta, Sabtu (03/08/2024).
Dalam sambutannya, Afif menekankan pentingnya kegiatan ini agar data pemilih ketika ditetapkan menjadi data yang benar-benar valid, mutakhir, akurat dan inklusif. KPU tidak bisa bekerja sendiri, maka pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kemenkumham, Bawaslu dan stakeholder lainnya guna menghasilkan data pemilih yang semakin baik dan berkualitas.
Hadir sebagai Keynote Speaker, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang memberikan apresiasi dan terima kasih kepada KPU atas kerja keras, kerja sama, koordinasi, komunikasi sehingga sukses menyelesaikan tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan Pemilu 2024. Doli meminta jajaran KPU tidak cepat berpuas diri, dan terus meningkatkan kualitas kerjanya.
Betty meminta jajaran memeriksa kembali data ganda baik antar provinsi maupun internal provinsi, serta data invalid untuk kemudian disandingkan dengan data kependudukan. Pencermatan dilakukan dalam rangka menghasilkan data pemilih akurat dan akuntabel.
Lebih lanjut, Betty mengingatkan agar data Pemilih di lokasi khusus segera disampaikan ke KPU RI dengan memperhatikan ketentuan pembentukan TPS dan pendataan Pemilih di lokasi khusus.
Sebelumnya, dilaksanakan diskusi panel dengan narasumber Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan Kemenkumham Marselina Budiningsih, dan Pranata Komputer Ahli Madya Ditjen Dukcapil Kemendagri Hera Mutiara.
Turut hadir, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Setjen KPU M. Syahrizal Iskandar, Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Provinsi D.I Yogyakarta, Ketua KPU Provinsi dan Anggota KPU membidangi Divisi Datin se-Indonesia, dan admin/operator Sidalih.
Selengkapnya
