Tingkatkan Kapasitas, KPU Tomohon Ikuti Rakor Capacity Building Bidang Hukum dan Pengawasan yang digelar KPU Sulut
Tomohon, kota-tomohon.kpu.go.id - KPU Tomohon mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) SDM dalam bidang Hukum dan Pengawasan di Hotel Aryaduta pada tanggal 1 – 3 Desember 2023. Rakor ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang hukum dan pengawasan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024. Plh. Ketua KPU Sulut, Meidy Tinangon yang juga sekaligus Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan membuka Rakor tersebut. “Adapun tupoksi divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten/Kota meliputi penyusunan rancangan keputusan, telaah hukum dan advokasi hukum, dokumentasi dan publikasi hukum, pengawasan dan pengendalian internal, penyelesaian sengketa, serta penanganan pelanggaran administrasi dan kode etik badan ad hoc”, ujarnya dalam sambutan pembukaan. Selanjutnya dalam kesempatan yang sama Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola memberikan pengarahan terkait tahapan kampanye. “Kemarin saya sudah melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kampanye dengan partai politik. Terkait SK Penetapan Titik Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan beberapa hal lainnya butuh keseriusan dan telaah dari teman-teman Divisi Hukum.” ucap Umbola. Di sisi lain Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sulut Lanny Ointu mengingatkan lagi seluruh peserta Rakor yang hadir bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 KPU berkerja sesuai dengan hari kalender. Ointu juga mengharapkan agar memperhatikan Keputusan yang dikeluarkan oleh semua Divisi karena ada Peraturan, Surat Dinas, Surat Edaran yang diterbitkan hampir setiap hari untuk disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan. “Mohon lakukan internalisasi dan dikaji bersama semua produk hukum yang baru diterbitkan. Jadwalkan kembali dengan cermat setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.” ujar Ointu. Sementara itu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Salman Saelangi menginformasikan KPU Sulut sedang merancang waktu bimbingan teknis mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi kepada PPK, kemudian KPU Sulut akan melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang menyerupai keadaan pada pelaksanaan di TPS. Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto berharap memasuki tahapan-tahapan yang padat semua harus menjaga soliditas dan disiplin waktu. “Kami mengajak Sekretariat yang menangani bagian hukum untuk sering mengupdate informasi-informasi hukum, peraturan dan surat edaran agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” kata Majanto dalam sambutan pengarahannya. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Utara Frenkie Son, S.H.,M.M.,M.H tentang Implementasi di Daerah Terkait MOU dan Perjanjian Kerjasama KPU RI-Kejaksaan RI. Sesi Kedua materi terkait Penanganan Sengketa Proses dan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dipaparkan oleh Donny Rumagit, STP, SH Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Materi sesi ketiga dipaparkan oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Utara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Viktory N.J. Rotty tentang Modus dan Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu : Langkah Antisipatif Jelang Pemilu Tahun 2024. Pada hari kedua Pemaparan Materi secara panel oleh Dr. Radian Syam tentang Kerangka Hukum Pemilu, Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum Pemilu 2024. Materi selanjutnya tentang Penanganan Kampanye Pemilu 2024 oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan materi tentang Hierarki Produk Hukum dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan oleh Tommy F. Sumakul. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon memaparkan materi pada sesi terakhir pelaksanaan Rakor diantaranya Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Tupoksi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota serta materi Evaluasi dan Strategi Peningkatan Kinerja Penyusunan Produk Hukum dan Pengelolaan JDIH. Turut Hadir dalam kegiatan ini Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV KPU Sulut serta Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag Hukum dan SDM serta Staf Pelaksana Subbag Hukum dan SDM di 15 KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara sebagai peserta Rakor.
Selengkapnya